Ditangkapnya Hakim Konstitusi Patrialis Akbar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (25/1/2017) berdampak pada berkurangnya jumlah hakim di Mahkamah Konstitusi. Sedianya Hakim Konstitusi berjumlah ganjil, yakni sembilan orang. Sembilan orang ini diajukan dari tiga unsur lembaga Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif.

Adanya penangkapan terhadap patrialis membuat jumlah sementara hakim konstitusi saat ini menjadi delapan orang. Patrialis Akbar adalah hakim dari unsur pemerintah. Dia dilantik sebagai hakim konstitusi pada Selasa (13/8/2013) setelah mendapat persetujuan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku presiden saat itu. Agar kembali pada jumlah ganjil, pemerintah harus menyiapkan pengganti hakim Patrialis.

Namun, pergantian Patrialis tidak serta merta dilakukan. Pemerintah terlebih dahulu menunggu hasil sidang Majelis Kehormatan Mahakamah Konstitusi (MKMK). "Tunggu MKMK sampai tuntas bekerja dan kasih keputusan," kata Juru Bicara MK, Fajar Laksono, saat dihubungi Minggu (29/1/2017).

Setelah itu, lanjut Fajar, keputusan MKMK akan disampaikan ke MK. "Kalau diputus terbukti melakukan pelanggaran berat, lalu sanksinya diberhentikan tidak dengan hormat," kata Fajar.

Fajar melanjutkan, setelah itu MK akan menyampaikan surat terkait pemberhentian Patrialis dari jabatan hakim konstitusi dan permintaan pengganti Patrialis kepara Presiden Joko Widodo. "Setelah ada SK (surat keputusan) pemberhentian, baru proses penggantian bergulir," kata Fajar.

Momentum itu terjadi pada 9 Juli 1976. Kala itu, Indonesia pertama kali meluncurkan satelit bernama Palapa A1 dari Kennedy Space Center, Tanjung Canaveral, Amerika Serikat. Satelit berbobot 574 kilogram saat peluncuran dilesatkan ke angkasa oleh roket Delta 2914. 

Pada masa tersebut, Indonesia adalah negara ketiga di dunia yang mengoperasikan Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) menggunakan Satelit GSO (Geo Stasioner Orbit) setelah AS dan Kanada. 

Palapa A1 berikut SKSD memberikan layanan telepon dan faksimili antarkota di Indonesia. Lalu, seturut laman goodnewsfromindonesia.id, SKSD menjadi infrastruktur utama pendistribusian program televisi nasional.

Berikutnya adalah Palapa A2 yang diluncurkan pada 11 Maret 1977. Satelit ini menjadi penerus A1 yang berhenti masa operasinya pada 1983. 

Setelah Palapa A2, berturut-turut adalah Palapa B1 pada 16 Juni 1983 yang diluncurkan oleh roket STS 7. Satelit ini berhenti beroperasi pada 1990.

Di belakang B1, ada satelit Palapa B2P yang diluncurkan oleh roket Delta 6925 pada 21 Maret 1987. Masa bakti satelit ini berakhir pada 1996.

Selanjutnya, Palapa B2R yang diluncurkan pada 14 April 1990. Masa bakti satelit ini pada 2000 berakhir.

Berikutnya adalah Palapa B4 yang masa baktinya berakhir pada 2005. Satelit ini diluncurkan pada 14 Mei 1992.

Lalu, satelit Indonesia yang ketujuh adalah Telkom 1 pada 13 Agustus 1999. Masa bakti satelit yang diluncurkan oleh roket Ariane 4 ini berakhir pada 2006. 

Paling buncit adalah satelit Telkom 2 yang diluncurkan pada 16 November 2005. Hingga kini, satelit ini masih beroperasi.

Termutakhir adalah satelit Telkom 3S. Satelit ini masih dalam perencanaan peluncuran.Andai terwujud, Telkom 3S menjadi satelit kesembilan Indonesia.

Telkom 3S diluncurkan sebagai antisipasi meningkatnya permintaan serta dukungan atas pencapaian tujuan strategis TIMES (Telekomunikasi, Informasi, Media, Edutainmnet, dan Services). Seluruh satelit ini merupakan momentum pertumbuhan teknologi komunikasi di Indonesia.

BOROKO. Rencana pendirian Politeknik Maritim Negeri Bolaang Mongondow Utara yang digagas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Gorontalo memasuki tahap penyempurnaan dokumen study kelayakan.

Hal ini dibuktikan dengan dilaksanakannya Study Komparasi oleh Tim Kerja Pendirian Politeknik Maritim Negeri Bolaang Mongondow Utara ke Politeknik Maritim Indonesia yang berada di Semarang, Jawa Tengah tepatnya pada tanggal 14 November 2016. Study ini dimaksudkan untuk merampungkan Dokumen Study Kelayakan dengan membandingkan persamaan atau perbedaan antara konsep  Politeknik Maritim Indonesia yang berada di Semarang dengan konsep Politeknik Maritim yang akan didirikan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Pada Kesempatan itu, Tim Kerja Pendirian Politeknik Maritim Negeri Bolaang Mongondow Utara yang dipimpin Oleh Kepala Bappeda Drs. Hi. Leksi Talibo serta Tim Tenaga Ahli UNG yang dipimpin oleh Dr. Ade Muharam, S.Pi.,M.Si diterima langsung oleh Direktur Politeknik Maritim Indonesia (POLIMARIN) Ibu Dr. Sri Tuty Rahayu. Dalam Sambutannya Dr. Sri Tuty Rahayu mendukung rencana Pemerintah Daerah bahkan beliau akan mengawal Proposal Pendirian Politeknik Maritim ke Kemenristekdikti. "Nanti saya akan ikut bersama-sama dengan Pemerintah Daerah menghadap pak Menteri", ujar Dr.bSri.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Politeknik Maritim Indonesia (POLIMARIN) Semarang adalah satu-satunya perguruan tinggi Kemaritiman di Indonesia. Oleh sebab itu lanjut Dr.Sri, wilayah Indonesia yang kurang lebih 70% lautan harus dikelolah dengan baik , salah satunya dengan mendirikan PT yang berbasis Kemaritiman. Pada kesempatan itu pula Tim Kerja Pendirian Politeknik Maritim yang terdiri dari Drs. Leksi Talibo, Dr. Ade Muharam, Abdul Nazarudin Maloho,S.Pd.M.Si, Awaludin Manangin, SP, Eko Pratikno,SP, Fadly Hangkiho,S.Pd, dan Said Alkatiri, diajak mengelilingi kampus POLIMARIN untuk meninjau sarana prasarana seperti Laboratorium dan ruang belajar yang selama ini digunakan untuk aktivitas belajar mengajar.(#fa.hang)